Berbicara masalah Ujian Nasional (UN) , tentu saja bukanlah
sesuatu hal yang baru. Banyak masyarkat yang keberatan namun ada pula yang
mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional. Pertentangan menganai hal itu pun
masih terjadi hingga saat ini.
Banyak masyarakat menilai Ujian Nasional sejatinya kurang
relevan diselenggarakan karena mematok nilai yang dipukul sama rata di semua
wilayah Indonesia. Keadaan tersebut tentu saja kurang sesuai dengan kondisi
geografis kepulauan di Indonesia. Misalnya saja daerah-daerah yang terletak di
pedalaman dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya.
Susahnya mendapatkan akses listrik, buku, serta sarana
belajar pembelajaran membuat masyarakat yang ada di pedalaman tersebut
kesulitan dalam mengikuti standar nilai yang ditetapkan. Dan hebohnya lagi,
nilai raport, ulangan harian, nilai tugas dan nilai keseharian siswa lainnya
tiba-tiba menjadi tidak berarti apa-apa karena kelulusan hanya ditentukan oleh
nilai UN.
Setelah berlangsung berapa lama, mungkin keberatan dari
masyarakat tersebut didengarkan oleh pemerintah sehingga nilai kelulusan
sekarang tidak semata-mata diambil dari nilai UN tetapi juga diambil dari
nilai-nilai keseharian yang terangkum di raport serta nilai ujian sekolah.
Berbicara masalah standar nilai kelulusan, pemerintah selalu
berusaha dan berinovasi dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia
khususnya dengan memperbaiki kurikulum. Pemerintah selalu membandingkan standar
nilai yang ada di Indonesia dengan luar negeri contohnya saja Australia maupun
Singapura bahkan negara maju lainnya. Tidak hanya nilai, kurikulum nantinya
juga akan dirubah menjadi kurikulum 2013 agar memenuhi kualitas yang diharapkan
pemerintah.
Namun, harapan hanya akan tinggal harapan apabila pemerintah
tidak mengimbangi pencapaian standar mirip luar negeri tersebut dengan sarana prasarana
yang ada di luar negeri pula. Karena akan sulit sekali guru mengajar kepada
siswanya apabila jika atap kelas sekolahnya berlubang. Siswa-siswa libur
apabila musim hujan karena banjir, guru yang memikirkan barang dagangannya di
rumah sehingga tidak fokus mengajar di kelas karena gaji guru honornya sebulan
hanya dua ratus ribu perbulannya.
Apabila diibaratkan, pemerintah saat ini hanya punya uang
lima ribu rupiah namun tetap bersikeras ingin membeli masakan berkelas restoran,
yang kiranya hanya medapatkan air putih saja. Begitulah sekiranya realita dilapangan.
Tidak hanya pemerintah, tidak hanya guru, pendidikan merupakan masalah
bersama-sama, karena tidak mungkin satu tangan dapat membalikkan dunia,
tangan-tangan masyarakat yang mendukung terjadinya peningkatan mutu pendidikan sangat
diperlukan dengan selalu ikut berpartisipasi aktif dan positif terhadap dunia
pendidikan di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar