Rabu, 03 April 2013

Sepenggal Cerita Pendidikan


Berbicara masalah Ujian Nasional (UN) , tentu saja bukanlah sesuatu hal yang baru. Banyak masyarkat yang keberatan namun ada pula yang mendukung penyelenggaraan Ujian Nasional. Pertentangan menganai hal itu pun masih terjadi hingga saat ini.

Banyak masyarakat menilai Ujian Nasional sejatinya kurang relevan diselenggarakan karena mematok nilai yang dipukul sama rata di semua wilayah Indonesia. Keadaan tersebut tentu saja kurang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan di Indonesia. Misalnya saja daerah-daerah yang terletak di pedalaman dengan berbagai keterbatasan yang dimilikinya.


Susahnya mendapatkan akses listrik, buku, serta sarana belajar pembelajaran membuat masyarakat yang ada di pedalaman tersebut kesulitan dalam mengikuti standar nilai yang ditetapkan. Dan hebohnya lagi, nilai raport, ulangan harian, nilai tugas dan nilai keseharian siswa lainnya tiba-tiba menjadi tidak berarti apa-apa karena kelulusan hanya ditentukan oleh nilai UN.

Setelah berlangsung berapa lama, mungkin keberatan dari masyarakat tersebut didengarkan oleh pemerintah sehingga nilai kelulusan sekarang tidak semata-mata diambil dari nilai UN tetapi juga diambil dari nilai-nilai keseharian yang terangkum di raport serta nilai ujian sekolah.

Berbicara masalah standar nilai kelulusan, pemerintah selalu berusaha dan berinovasi dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia khususnya dengan memperbaiki kurikulum. Pemerintah selalu membandingkan standar nilai yang ada di Indonesia dengan luar negeri contohnya saja Australia maupun Singapura bahkan negara maju lainnya. Tidak hanya nilai, kurikulum nantinya juga akan dirubah menjadi kurikulum 2013 agar memenuhi kualitas yang diharapkan pemerintah.

Namun, harapan hanya akan tinggal harapan apabila pemerintah tidak mengimbangi pencapaian standar mirip luar negeri tersebut dengan sarana prasarana yang ada di luar negeri pula. Karena akan sulit sekali guru mengajar kepada siswanya apabila jika atap kelas sekolahnya berlubang. Siswa-siswa libur apabila musim hujan karena banjir, guru yang memikirkan barang dagangannya di rumah sehingga tidak fokus mengajar di kelas karena gaji guru honornya sebulan hanya dua ratus ribu perbulannya. 

Apabila diibaratkan, pemerintah saat ini hanya punya uang lima ribu rupiah namun tetap bersikeras ingin membeli masakan berkelas restoran, yang kiranya hanya medapatkan air putih saja. Begitulah sekiranya realita dilapangan. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya guru, pendidikan merupakan masalah bersama-sama, karena tidak mungkin satu tangan dapat membalikkan dunia, tangan-tangan masyarakat yang mendukung terjadinya peningkatan mutu pendidikan sangat diperlukan dengan selalu ikut berpartisipasi aktif dan positif terhadap dunia pendidikan di Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar